nusakini.com-Jakarta- Pemerintah Provinsi diimbau untuk membantu daerah lain dari sisi anggaran untuk penanganan Covid-19. Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Keuda Kemendagri) Mochammad Ardian Noervianto. 

Menurut Ardian, itu poin penting dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Nomor 440/2856/sJ tentang Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Covid-19. Dalam surat yang diteken pada tanggal 14 April 2020 itu, Mendagri Tito Karnavian mengimbau para gubernur untuk membantu daerah lain yang keuangannya terbatas dalam penanganan Covid-19. 

" Para gubernur dihimbau untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota yang memiliki kemampuan keuangan terbatas dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah," kata Ardian di Jakarta, Jumat (17/4). 

Kata Ardian, surat edaran itu sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Mendagri merasa perlu mengingat para gubernur sebagai bentuk solidaritas untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemkab dan Pemkot. Ardian juga menjelaskan poin-poin penting dalam Surat Edaran Mendagri tentang Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19. 

" Sesuai Pasal 13 ayat (3) Kepres No 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 9/2020 tentang Perubahan Atas Keppres No 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang menyatakan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibebankan pada APBD antara lain pemanfaatan dana kas daerah yang bersumber dari dana transfer antar daerah," katanya. (p/ab)